Rabu, 01 Juni 2011

Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Dalam Menangani KDRT

BAB I
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang
Kata kekerasan mengingatkan kita pada sebuah situasi yang kasar,menyakitkan dan menimbulkan efek(dampak) negatif.Namun ,kebanyakan orang hanya memahami kekerasan sebagai suatu bentuk perilaku fisik yang kasar, keras, dan penuh kekejaman, sehingga bentuk perilaku opresif (menekan) lain yang bentuk nya tidak berupa perilaku fisik,menjadi tidak “di hitung” sebagai suaatu bentuk kekerasan, Kekerasan atau violance adalah gabungan dua kata latin “vis”(daya,kekuatan) dan “latus” berasal dari kata “ferre” yang berarti membawa.
          Menurut Poerwodarminto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud,Jakarta 1986,kekerasan diartikan sebagai “sifat atau hal yang keras,kekuatan,paksaan”.Sedangkan paksaan berarti desakan atau tekanan dengan kekerasan.Oleh karena itu kekerasan berarti juga membawa kekuatan,paksaan dan tekanan.
          Kekerasan menurut Galtung adalah “any avoidable impediment to self realisation”(Mohtar Mas’ud,dkk,2005:5),yang maksudnya “kekerasan adalah segala sesuaatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar”.berdasarkan konsep tersebut jelas bahwa kekerasan selaluu berhubungan dengan tindakan atau perilaku kasar,mencemaskan,menakutkan dan selallu menimbulkan dampak (efek) yang tidak menyenangkan bagi korbannya,baik secara fisik,psikis maupun sosial.
Kekerasan Dalam Keluarga menurut UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan padanan istilah yang sederhana namun artinta tidak sesederhana katanya. Kesulitan ini dimaklumi karena kekerasan dan rumah tangga merupakan dua istilah yang meimiliki definisi tersenderi, selain tu banyaknya pendekatan yang digunakan dalam menlakukan pemaknaan terhadap kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan lain yang menyebabkan padanan kata ini menjadi sulit untuk didefinisikan secara komprehenship.
Maraknya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suatu kenyataan yang cukup memprihatinkan. Dari berbagai data statistik, kian hari angka tindak KDRT di Indonesia semakin tinggi. Banyak upaya yang dilakukan, namun banyak pula kendala yang dihadapi sehingga meminimalisir KDRT masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua.
Mengingat keluarga sebagai institusi privat bukan suatu yang mudah untuk membuka apa yang terjadi didalamnya apalagi secara vulgar.Tiap individu bagaimanapun juga memiliki wilayah pribadi yang tidak bisamenjadi konsumsi publik. Oleh karena itu untuk menangani KDRT memerlukan sikap yang bijaksana.Lingkungan masyarakat adalah salah satu kontrol sosial bagi tiapindividu.
Keluarga adalah struktur masyarakat terkecil dari sebuah negara.Keluarga merupakan wilayah pembinaan awal yang memiliki signifikansi terhadap lingkungan yang lebih besar diatasnya. Keluarga juga berfungsisebagai tempat berlindung di mana setiap individu mendapatkan sebuah rasa nyaman yang didasarkan pada hubungan darah. Maraknya kekerasan dalam runah tangga (KDRT) merupakan kenyataan yang pahit yang membuat buramnya fungsi sebuah keluarga.
Selama ini, masyarakat masih menganggap kasus-kasus kekerasan yang dalam lingkup rumah tangga. terjadi pada lingkup keluarganya sebagai persoalan pribadi yang tidak boleh dimasuki pihak luar. Bahkan sebagian masyarakat-termasuk perempuan yang menjadi korban-ada yang menganggap kasus-kasus tersebut bukan sebagai tindak kekerasan.
Akibat masih kuatnya budaya patriarki ditengah-tengah masyarakat yang selalu mensubordinasi dan memberikan pencitraan negatif terhadap perempuan sebagai pihak yang memang 'layak' dikorbankan dan dipandang sebatas "alas kaki di waktu siang dan alastidur di waktu malam".
Sejak dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemerintah telah berani mengambil alih wilayah hukum yang sebelumnya termasuk ranah domestik kini menjadi ranah publik.Selama ini ditemukan adanya pandangan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan, istri, dan anak-anak dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan hal itu disikapi sebagai konflik rumah tangga semata.
Pandangan tersebut diperparah lagi oleh adanya mitor-mitos yang merendahkan martabat istri, perempuan dan anak-anak, sebaliknya ayah yang dominan terhadap anggota keluarga dalam rumah tangga dengan sikap yang berlebihan sebagai relasi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang timpang berlangsung di dalam rumah tangga, bahkan diterima sebagai sesuatu kondisi yang benar yang melanggengkan KDRT.
Pemahaman dasar terhadap KDRT sebagai isu pribadi telah membatasiluasnya solusi hukum untuk secara aktif mengatasi masalah tersebut. Disebagian besar masyarakat, KDRT belum diterima sebagai suatu bentuk kejahatan. Bagaimanapun juga, sebagai suatu hasil advokasi kaum feminisdalam lingkup HAM internasional, tanggung jawab sosial terhadap KDRTsecara bertahap telah diakui sebagian besar negara di dunia.Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, di mana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri.
Masalah kekerasan(violence against woman,gender based based violence,female –focoused violence,domestic violence).Saat ini tidak hanya merupakan masalah individual atau masalah nasional,tetapi sudah merupakan masalah global,karena terkait dengan issue global tentang Hak Asasi Manusia (HAM),yang diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kebebasan manusia sebagai makluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati,dijunjung tinggidan di lindungi oleh negara,hukum,pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia(Pasal 1 angka 1 nomor 39 tahun 1999 tentang HAM).HAM tersebut melekat pada diri manusia secara alamiah sejak manusia dilahirkan,di mana tanpa HAM tersebut,manusia tidak dapat hidup sebagai manusia yang wajar.
Kaitan dengan HAM nampak dari berbagai pernyataan antara lain bahwa kekerasan merupakan rintangan (barier) terhadap pembangunan,karena dengan demikian akan mengurangi kepercayaan diri,mengurangi otonomi diri baik dalam bidang ekonomi,politik,sosial budaya dan fisik.Dengan demikian kemampuan untuk memanfaatkan kehidupannya baik fisik,ekonomi,politik dan cultural menjadi terganggu.( Muladi,1997:31)
KDRT merupakan permasalahan yang telah mengakar sangat dalam dan terjadidi seluruh negara dunia. Dalam hal ini, masyarakat internasional telahmenciptakan standar hukum yang efektif dan khusus memberikan perhatianterhadap KDRT. Tindakan untuk memukul perempuan, misalnya, telah dimasukan di dalam konvensi HAM internasional maupun regional yang mempunyai sifat hukum mengikat terhadap negara yang telahmeratifikasinya. Dokumen HAM Internasional tersebut meliputi, UniversalDeclaration of Human Rights (“UDHR”), the International Covenant onCivil and Political Rights (“ICCPR”), dan the International Covenant onEconomic, Social and Cultural Rights (“ICESCR”) yang menjadi standarumum mengenai Hak Asasi Manusia, di mana para korban dari KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing.
Berbagai pertistiwa kekerasan dalam rumah tangga telah menunjukkan bahwa negara telah gagal untuk memberi perhatian terhadap keluhan para korban.Maka negara dapat dikenakan sanksi jika negara tersebut merupakan anggota dari instrumen internasional sebagaimana telah disebutkansebelumnya. Hal yang sama dapat pula dilakukan di bawah Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (“CEDAW”) beserta dengan Protokolnya, dan juga melalui Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (“CAT”).Demikian juga, instrumen regional dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban.The European Convention for the Protection of Human Rights andFundamental Freedoms (“ECHR”), the American Convention on Human Rights(“ACHR”), bersama dengan the Inter-American Convention on thePrevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women(“Inter-American Convention on Violence Against Women”), dan the AfricanCharter on Human and Peoples’ Rights (“African Charter”) merupakan dokumen utama HAM regional yang dapat dijadikan landasan bagi korban KDRT.
Pemahaman dasar terhadap KDRT sebagai isu pribadi telah membatasiluasnya solusi hukum untuk secara aktif mengatasi masalah tersebut. Disebagian besar masyarakat, KDRT belum diterima sebagai suatu bentukkejahatan. Bagaimanapun juga, sebagai suatu hasil advokasi kaum feminisdalam lingkup HAM internasional, tanggung jawab sosial terhadap KDRTsecara bertahap telah diakui sebagian besar negara di dunia.
Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, di mana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri. KDRT seakan-akan menunjukkan bahwa perempuanlebih baik hidup di bawah belas kasih pria.
Perlu diingat oleh kita, bahwa ketika kita masuk dalam kasus yang ada diranah keluarga, maka kita memasuki wilayah yang cukup sensitif danprivasi. Mengingat keluarga sebagai institusi privat bukan suatu yangmudah untuk membuka apa yang terjadi didalamnya apalagi secara vulgar.Tiap individu bagaimanapun juga memiliki wilayah pribadi yang tidak bisamenjadi konsumsi publik. Oleh karena itu untuk menangani KDRT memerlukan sikap yang bijaksana.Lingkungan masyarakat adalah salah satu kontrol sosial bagi tiapindividu.
Begitu pula dalam kehidupan berkeluarga. Tiap keluarga tidakdapat hidup tanpa berdampingan dengan masyarakat luas. Merelevansikandengan KDRT, maka pengoptimalan peran masayarakat sebagai kontrol sosial adalah sebuah solusi yang aplikatif.
Pengaruh negatif dari KDRT pun beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada di dalamnya. Dalam hal luka serius fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban perempuan, keberlangsungan dan sifat endemis dari KDRT akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh persamaan hak bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.
 Terlepas dari viktimisasi perempuan, KDRT juga mengakibatkan retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menjadi sumber masalah sosial.
Data statistik lengkap mengenai kasus KDRT di seluruh Indonesia memangbelum tersedia. Namun, terdapat sejumlah informasi dari LSM danorganisasi perempuan, khususnya Women's Crisis Centre yang khususmenerima pengaduan dan membantu korban kasus KDRT, yang mengungkap faktatersebut.
Mitra Perempuan Women's Crisis Centre di Jakarta mengaku,selama periode 1997-2002 telah menerima pengaduan 879 kasus kekerasanterhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di Jakarta, Bogor,Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya. Pelaku kekerasan terbanyak dilakukansuami korban, yakni sebesar 69-74 persen. Rifka Annisa Women's CrisisCentre di Yogyakarta, selama 1994-2000, menerima pengaduan 994 kasuskekerasan terhadap istri oleh suami yang terjadi di Yogyakarta dan JawaTengah.
B.RUMUSAN MASALAH
1.Apa saja bentuk kekerasan dalam rumah tangga /KDRT
2.Apa peran Lembaga kesejahteraan sosialdalam menangani kasus KDRT
C.TUJUAN
1.Untuk mengetahui apa saja bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2.Untuk mengetahui apa peran lembaga kesejahteraan sosial dalam menangani KDRT


BAB II

PEMBAHASAN

A.Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan padanan istilah yang sederhana namun artinta tidak sesederhana katanya. Kesulitan ini dimaklumi karena kekerasan dan rumah tangga merupakan dua istilah yang meimiliki definisi tersenderi, selain itu banyaknya pendekatan yang digunakan dalam menlakukan pemaknaan terhadap kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan lain yang menyebabkan padanan kata ini menjadi sulit untuk didefinisikan secara komprehenship
. KDRT juga telah ditegaskan sebagai salah satu bentuk diskriminasi. Hal ini juga ditegaskan dalam Conventionon the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT) disebutkan, bahwa definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah :Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga; termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
          Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman Lain Yang Kejam ,Tidak Manusiawa dan Merendahkan Martabat Manusia(Resolusi nomor 39/46,disetujui oleh Majelis umum PBB pada tanggal 10 Desember 1984).Yang di maksud dengan penyiksaan menurut konvensi ini adalah setiap perbuatan yang di lakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat,baik jasmani maupun rohani,pada seseorang untuk memeperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga dengan menggancamnya atau memaksa orang itu atau untuk suatu alasan yang didasarkandiskriminasi.
Menurut UU No 23 tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga.
1. Kekerasan rumah yang berbentuk kekersan fisik, kekrasan ini memiliki arti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, seperti : memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.
2. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ata penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep diri perempuan. Kekerasan ini dapat berupa hinaan kepada istri, celaan, makian, ancaman akan melukai atau membunuh istri dan anak-anak, melarang istri mengunjungi keluarga atau teman, rasa cemburu atau rasa memiliki yang berlebihan, merusak barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan manipulasi, mengisolasi perempuan dari kebutuhan dasarnya (nafkah lahir dan batin) dan menanamkan rasa takut sedemikian rupa terhadap istri
3. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual, Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud meliputi:
a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, sebagai contoh melakukan tindakan yang mengarah keajakan/desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.
4. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan finansial, Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup ruma tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karen persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Pengertian tersebut juga berlaku bagi setia orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan car membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban.
B.Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial
Salah satu hasil amandemen UUD 1945 adalah terjadinya perubahan secara mendasar terhadap cara berhak asasi manusia kita. Perubahan tersebut ditandai dengan diaturnya persoalan HAM dalam pasal 28 UUD 1945 hasil amandemen secara lebih luas. Persoalan HAM yang sebelumnya tidak diatur dan tidak mendapat pengakuan secara yuridis sekarang persoalan tersebut mendapatkan payung hukum yang kuat. Kondisi ini kemudian yang mendorong lahirnya UU No 23 tahun 2004.Selain landasan konstitusional seperti diatas, lahirnya UU No 23 tahun 2004 merupakan sebuah tindak lanjut dari pencegahan terhadap diskriminasi perempuan yang pernah menjadi fenomena yang luar biasa pada era 1998.
Disisi yang lain dikatakan pula bahwa keberadaan peraturan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan bukti konkret sikap formal negara yang menyatakan kekerasan di dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminas .Mencermati itu, pelaksanaan terhadap perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam UU No 23 tahun 2004 merupakan sutu amanat Konstitusi dan ini berarti amanat Negara yang harus dilaksanaka.Namun permasalahan yang timbul adalah bagaimana apabila tingginya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi baru-baru ini tidak mendapatkan penyelesaian, meskipun oleh beberapa kalangan tingginya laporan tindak kekerasan yang ada diklaim sebagai keberhasilan sosialisasi dari UU KDRT.
Secara garis besar,pekerjaan sosial melibatkan intervensi atau penanganan masalahh pada dua ras atau tingkatan yakni tingkat mikro(individu,keluarga,kelompok) dan tingkat makro (organisasi dan masyarakat) keterkaitan antara kedua tingkatan tersebut merupakan jantungnya praktek pekerjaan sosial.Karenanya selain di tuntut untuk memiliki pemahaman mengenai ke penanganan masalah yang di alami individu keluarga,dan dan kelompok,pekerjaan sosial juga perlu memiliki pemahaman metode atau strategi dalam melakukan perubahan stategi.
          Dalam melaksanakan perannya lembaga kesejahteraan dalam menangani korban KDRT adalah dengan melakukan:
1.Pemberian konseling kepada korban KDRT dengan maksud untuk menghilangkan trauma dan juga tekanan psikis.
2.memberikan penyuluhan tentang keharmonisan dan kerukunan dalam keluarga dengan tujuan untuk mencegah terjadinya KDRT.



BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Sebagai sebuah Negara yang beradab maka bentuk tindak kekerasan apapun harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan. Rumusan tersebut telah dirumuskan Indonesia sejak awal kemerdekaanya, namun ternyata rumusan tersebut masih harus menunggu waktu apabila ingin diwujudkan secara nyata.
 Banyaknya praktek tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilatar belakangi oleh pemahaman masyarakat yang menempatkan persolan kekerasan dalam rumah tangga keranah privat membuktikan bahwa kita masih harus berjuang keras untuk mengkampanyekan bahwa persoalan kekerasan tidak bisa ditolerir karena itu menjadi persoalan privat.
Selain itu bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh ajaran-ajaran agama, membuktikan bahwa seakan-akan agama memberikan ruang pembenar terhadap tindak kekerasan. Pemahaman ini tentunya bertetangan dengan tujuan agama sendiri. karena pada dasarnya agama merupakan rohmatal lilalamin dan Islam sendiri merupakan kata yang berarti keselamatan menunjukkan bahwa pemehanan keagaman yang seperti itu harus segera di rubah dengan pemahaman yang lebih bisa menempatkan persolan kekerasan diluar agama.
Disis yang lain juga bahwa budaya merupakan elemen penting yang akan menentukan bagaimana tingak kekerasan terus berlangsung. Budaya patriarki khususnya yang terus bertahan, tidak ubahnya ajaran agama tadi, juga menjadi salah satu penyumbang mengapa KDRT terus berlangsung. Budaya ini memang sangat luhur supaya adanya penghormatan terhadap suami disatu sisi, namun disisi yang lain apabila tidak difahami secara benar akan menciptakan sebuah kondisi diskriminasi terhadap istri.
Saran
Saran yang dapat diberikan dalam permasalahan ini adalah agar mensosialisasikan UU PKDRT sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pelangaran HAM khususnya dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan kekerasan fisik maupun psikis .
Perlu adanya perubahan tata berfikir kita yang selalau menempatkan persolan kekerasan dalam rumah tangga berada diwilayah privat, kepa pemahaman bahwa kekerasan adalah sebuh tindakkan criminal dan bertentangan dengan prikemanusiaan. Disamping itu, untuk mendukung ini harus di iringi dengan pemahaman baru terhadap ajaran agama dan budaya patriarki. Bahwa agama tidak mebenarkan tindak kekerasan apapun dan juga begitu pula budaya luhur tersebut bukanlah difahami secara mutlak.
Semoga karya sederhana ini dapat berguna bagi kehidupan masyarakatI ndonesia, dan sangat besar harapan kita untuk tidak kembal meningkatnya angka KDRT di Indonesia.








DAFTAR PUSTAKA

Amalia,E.2000.kekerasan terhadap perempuan dalam kelluarga:Analisa Kasus Pada Beberapa Kelluarga di Wilayah Ciputat.Jakarta:Unppublished research report PSW IAIN Syarif Hidayatullaeh.
Fakih,M 1998.”Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan:Perspektif Gender.”Dalam Hj Bainar (Ed).Wacana Peerempuan dalam Keindonesiaan dan kemodeman.Yogyakarta:Pustaka CIDESINDO.
Ciciek,F.1999.iktiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga,Jakarta:LKAJ,PSP,the Asian Foundation.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar